Kebijakan Moneter dan Fiskal, Inflasi
1. KEBIJAKAN MONETER
adalah suatu usaha dalam mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang beredar dalam perekonomian.
Kebijakan moneter dibagi dan digolongkan menjadi :
a. Kebijakan Moneter Kontraktif
Kebijakan Moneter Kontraktfi atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan Monetary Contractive Policy,
merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan mengurangi jumlah uang
yang beredar di masyarakat. Biasanya dilakukan saat terjadi inflasi di
suatu negara.
b. Kebijakan Moneter Ekspansif
Kebijakan Moneter Ekspansif atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan Monetary Expansive Policy
merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan menambah jumlah uang yang
beredar di masyarakat dan merupakan kebalikan dari Kebijakan Moneter
Kontraktif. Penggunaan kebijakan ini biasanya dalam hal mengatasi
banyaknya pengangguran yang ada di suatu negara tersebut, serta saat
suatu negara mengalami resesi.
a. Rasio Cadangan Wajib
Atau dalam bahasa inggris disebut Reserve Requirement Ratio
merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan langkah memainkan
jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pemerintah. Jika
pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah
harus menurunkan rasio cadangan wajib, begitupun sebaliknya.
b. Kredit Selektif
Merupakan usaha untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
dengan cara meperketat hal pemberian kredit yang dilakukan Bank Sentral.
c. Fasilitas Diskonto
Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Discount Rate merupakan
usaha mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara
memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
d. Himbauan Moral
Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Moral Persuasion
merupakan suatu kebijakan moneter dengan tujuan mengontrol jumlah uang
yang beredar di masyarakat dengan cara memberian himbauan kepada pelaku –
pelaku ekonomi.
e. Operasi Pasar Terbuka
Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Open Market Operation adalah suatu upaya mengontrol jumlah uang yang beredar dengan cara membeli ataupun menjual surat berharga pemerintah atau goverment securities.
Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus
membeli surat berharga pemerintah. Tetapi, sebaliknya. Jika pemerintah
ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus menjual
surat berharga pemerintah kepada masyarakatnya.
f. Politik Sanering
Politik ini hanya akan dilakukan jika keadaan perekonomian suatu negara
mencapai hiper inflasi. Contoh konkritnya adalah pada tanggal 13
Desember 1965, Bank Indonesia pernah melakukan pemotongan uang dari Rp.
1000,00 menjadi hanya Rp. 1,00.
2. KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah menyangkut hal
penerimaan dan pengeluaran negara, dengan kata lain kebijakan fiskal
untuk mendapatkan dana dan kebijaksanaan pemerintah untuk melakukan
pembangunan.
Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara dan pengeluaran Negara yang dapat diatur oleh kebijakan fiskal.
A. Tujuan Kebijakan Fiskal
Untuk mempengaruhi jalannya perekonomiannya itu dengan cara
mempebesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah
transfer pemerintah, pajak pemerintah yang mempengaruhi pendapatan
nasional, dan memperbesar tingkat kesempatan kerja.
B. Kebijakan Fiskal dibedakan menjadi :
a. Kebijakan Fiskal Ekspansioner : Peningkatan belanja pemerintah dan
penurunan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dalam
perekonomian
Tujuan : Untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran
b. Kebijakan fiscal kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah
dan peningkatan pajak untuk menurunkan permintaan agregat dalam
perekonomian.
Tujuan : Untuk mengontrol Inflasi
c. Kebijakan fiskal sisi penawaran : Kebijakan fiskal ini dapat secara langsung mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat.
C. Masalah dalam Kebijakan Fiskal
- Masalah waktu
- Pertimbangan politis
- Respon pelaku ekonomi dunia
- Dampak Crowding-out
- Kondisi perekonomian dunia
D. Instrumen kebijakan fiskal
Adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
E. Macam – Macam Kebijakan Fiskal
a. Kebijakan fiskal otomatis, meliputi :
- Perubahan otomatis dalam penerimaan pajak
- Asuransi pengangguran, kesejahteraan, dan transfer payment lainnya
b. Kebijakan fiskal bebas, meliputi :
- Pekerjaan umum dan program pengeluaran pemerintah lainnya
- Proyek padat karya
- Tingkat pajak
- Pekerjaan umum
3. Inflasi
Inflasi adalah kecendrungan meningkatnya harga-harga
barang secara umum dan terus menerus. Hal bisa dikatakan inflasi apabila
kenaikan harga barang bisa mempengaruhi kenaikan harga barang lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar